Selasa, 06 November 2012

ktajek

6 komentar:

  1. Konflik Petani Kebun Ketajek dengan pemegang HGU

    BalasHapus
  2. BPN Jangan Takut Rakyat Di belakang!! kata" yang patut kita apresiasi.. :D

    BalasHapus
  3. Video ini menunjukkan perlawanan kaum tani terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan negara yang dimainkan berdasar kesadaran, kemandirian dan bukan sebagai obyek takberdaya yang perlu diberdayakan oleh kaum pemberdaya. Mulai dr definisi perjuangan, filosofi, paradigma, logika, sampai strategi dan taktik perjuangan, keseluruhannya oleh, dari dan milik mereka sendiri menjungkirbalikkan anggapan bahwa komunitas Ketajek adalah kaum bawah tak berdaya dan sekaligus menantang /menampar keilmuan/ pengetahuan para aktifis aliran pemberdayaan dengan semangat adiluhungnya (kaum intelek yang merasa lebih tinggi keilmuannya dari rakyat kebanyakan)

    BalasHapus
  4. konflik antara masyarakat petani dengan pengelola perkebunan tidak akan terjadi jika bekas perkebunanan milik belanda tidak terkena ketentuan Nasionalisasi berdasarkan Undang-undang nomor 86.tahun 1958,yang mengakibatkan tanah tersebut menjadi tanah negara dan di berikan dengan status Hak Guna Usaha (HGU). Yang mengakibatkakan bidang tanah yang menjadi pemukiman dan tanah gerapan turun temurun yang seharusnya di berikan kepada petani malah di masukan di dalam areal HGU. Sehingga rakyat menjadi kehilangan tanah dan tempat pemukiman mereka.
    Saya ingin bertanya kepada bapak jika tanah yang sudah sekian lama di gerap turun temurun oleh rakyat di berikan kepada negara menjadi Hak Guna Usaha, apakah masyarakat masih bisa menngambil hak mereka kembali atau tidak ?
    karena jika tidak apa yang di berikan negara kepada rakyat untuk mengganti nya ?

    BalasHapus
  5. Masyarakat setempat tidak boleh memaksa kehendak mereka untuk harus di penuhi kerena tanah yang di demo itu belum tentu memiliki hak yang sangat kuat, tindakan masyarakat tidak tepat karena dapat mencemari nama baik BPN RI.

    nama : Eyodi Adarci Wosiri
    kelas : G

    BalasHapus
  6. Dari video yang saya nonton, menurut saya Masyarakat mempunyai hak untuk mendemo karena mereka menginginkan kepastian dari BPN atas tanah sengketa yang siapa tau memang merupakan tanah milik mereka yang telah telah mereka tempati selama ini. karena seperti yang saya pelajari dan saya ketahui bahwa sebagaimana masyarakat Indonesia zaman dahulu masih menganut Hukum adat yang tidak mempunyai "bukti tertulis" yang merupakan kelemahan pada saat itu. Tetapi BPN juga harus bekerja keras untuk membuat Bukti tertulis (Bersertifikat) agar dikemudian hari tidak terjadi kesalapahaman maupun sengketa antara Masyarakat dan BPN.
    sekian komentar dari saya, tetapi saya mau pak.
    Apabila ada sebidang tanah yang di miliki oleh tiga orang dan ketiganya memiliki sertifikat, pihak manakah yang salah ???

    Nama : Ina Benyamina A. Mayor
    Kelas : F

    BalasHapus